Celahsumbar.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, veto Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) bagi keanggotaan penuh Palestina tidak akan berpengaruh terhadap dukungan Indonesia.
Diketahui, DK-PBB untuk kesekian kalinya gagal mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB.
“Memang sangat disayangkan bahwa kali ini satu anggota DK PBB memveto (rancangan resolusi tersebut), tetapi bukan berarti kita akan berhenti. Kita akan terus berupaya (mendukung Palestina),” kata Retno ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/4/2024P).
Baca Juga: Subhanallah! Ditemukan 283 Jasad dari Kuburan Massal Akibat Serangan Israel di Gaza
Komitmen dukungan kepada Palestina, menurut Retno, telah dipahami oleh semua diplomat Indonesia yang menjalankan tugasnya, termasuk dalam berdiplomasi mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Tidak hanya melalui PBB, Menlu Retno juga terus menjalin komunikasi dengan mitra-mitranya dalam mengupayakan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah —di tengah perang Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza dan konflik Israel-Iran baru-baru ini.
Selama KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Gambia pada 4-5 Mei mendatang, Retno pun akan hadir dalam pertemuan tingkat menlu yang antara lain membahas isu Palestina.
“Jadi kita terus berusaha maksimal. Intinya adalah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mencoba mendeeskalasi situasi sehingga konflik ini tidak menyebar ke mana-mana,” pungkasnya.
Baca Juga: UNICEF Sebut 13.000 Anak-anak Palestina di Jalur Gaza Dibunuh Israel!
Veto AS Terhadap Resolusi DK-PBB Terhadap Keanggotaan Palestina
Pada 18 April 2024, AS memveto rancangan resolusi DK PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB. Keanggotaan Palestina dihalangi meski mendapatkan 12 suara mendukung dan dua abstain, termasuk Inggris dan Swiss.
Untuk bisa disahkan, sebuah resolusi dewan memerlukan sedikitnya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari salah satu dari lima anggota tetap DK PBB, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.
Permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB mengemuka di tengah serangan mematikan Israel di Jalur Gaza, menyusul serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023 oleh kelompok pejuang Palestina, Hamas.***