Network
Celahsumbar.com - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menegaskan, pengawasan aset-aset daerah perlu ditingkatkan lantaran masih kurang optimal. Termasuk dari DPRD sendiri.
"Kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pengawasan aset daerah selama ini juga disebabkan belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD," kata Supardi di Padang, Sabtu (15/7/2023).
Dia menambahkan aset merupakan kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah dan diperoleh atas beban APBD. Selain bersumberkan APBD, aset juga bisa diperoleh melalui donasi, wakaf, hibah, swadaya dan kewajiban pihak ketiga.
Baca Juga: 2.413 Warga Mudiak Simpang di Pasaman Barat Terancam Terisolasi Akibat Banjir
Ia menegaskan, pengawasan aset sangat perlu dilakukan setiap daerah karena memang menjadi bagian dari perundang-undangan.
Dalam pemanfaatannya, aset terbagi menjadi beberapa jenis di antaranya sewa, pinjam pakai dan kerja sama pemanfaatan. Tidak hanya itu, pemanfaatan aset juga bisa dilaksanakan bangun guna serah guna maupun kerja sama penyediaan infrastruktur.
"Pengawasan aset ini penting. Selain menjalankan undang-undang juga untuk melindungi rakyat dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan," ujar politisi dari Partai Gerindra.
Baca Juga: Mahyeldi Pede Sumbar Punya Potensi Besar Jadi Pusat Industri Halal Indonesia, Ini Buktinya
Menurut Supardi, dengan meningkatkan fungsi pengawasan maka dapat mengurangi kesalahan dan pelanggaran terhadap pemanfaatan aset yang ada di daerah.
