Celahsumbar.com - LBH Padang melayang surat somasi kepada Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi dan Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda. Hal itu terkait dengan aktivitas Tambang Galian C.
"Melihat situasi dan kondisi jalan yang sudah sangat memperhatikan, namun pemerintah belum juga bergerak untuk memperbaikinya. Maka pada hari Kamis, 18 April 2024 kami mengirimkan Somasi dan tuntutan kepada tiga instansi pemerintahan di Sumatera Barat," kata Diki Rafiqi selaku Koordinator Divisi Advokasi LBH Padang, yang dikutip dari akun Instagram LBH Padang, @lbh_padang, Selasa (23/4/2024).
"Di antaranya Gubernur Sumatera Barat, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Solok."
Baca Juga: Perseteruan Epyardi Asda-Mahyeldi Kembali Memanas, HUT ke-111 Kabupaten Solok Jadi Saksi
Dalam beberapa bulan terakhir, LBH Padang aktif dalam melakukan pemantauan terkait kondisi Jalan Lintas Nasional yang berada di Nagari Air Dingin, Kabupaten Solok, Sumbar.
Banyaknya kerusakan jalan yang menyebabkan para pengguna jalan mengeluhkan kondisi jalan yang sudah rusak parah bahkan sudah tidak layak dilewati. Situasi ini disinyalir akibat aktivitas Tambang Galian C yang berada di sepanjang pinggir jalan tersebut.
Berdasarkan data IUP Publish Kementerian ESDM terdapat 4 tambang yang berada di sisi jalan. Kami menduga adanya pembiaran aktivitas tambang Galian C yang merusak, tidak diawasi dengan baik Pemprov Sumbar dan Kabupaten Solok.
Baca Juga: Mengenal Buku Bertajuk 'Bandar Padang Abad XVII-XVIII : Sejarah Masyarakat dan Tradisi'
Disebutkan, dari hasil Pantauan LBH Padang, bukaan tambang yang ada di Nagari Air Dingin diduga juga terdapat di luar konsesi izin usaha pertambangan. Kondisi tersebut jelas berhadapan dengan nyawa yang ada di daerah tersebut.
“Kondisi jalan nasional di Air Dingin sudah sangat mengkhawatirkan, harus berapa nyawa dulu baru persoalan ini akan diselesaikan oleh pemerintah baik persoalan tambang dan jalan," pungkasnya.
Sebelumnya, galan tambang ilegal yang ada di Kabupaten Solok memang menuai sorotan pemerhati lingkungan. Dikatakan, pemerintah provinsi dan daerah kurang sigap untuk melakukan penataan atau bahkan penutupan kepada pengusaha tambang tersebut.***