Network
Celahsumbar.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman buka suara soal konflik Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Polri. Ia meminta Kejagung tidak perlu menambah bantuan pengaman dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Dia juga meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan kepada publik alasan pihaknya meminta bantuan pengamanan dari TNI. Menurutnya, Jaksa Agung perlu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, antara Kejagung dan Polri.
"Enggak perlu (ada tambahan pengamanan), enggak perlu begitu. Menurut saya Panglima TNI perlu tarik pasukan itu," imbuhnya, yang dikutip Kamis (30/5/2024).
Baca Juga: Jampidsus Febrie Ardiansyah Dikuntit Anggota Densus 88, Johan Budi Minta Polri-Kejagung Duduk Bareng
Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan, kedua instansi memang harus terbuka dan tidak melupakan agenda utama dalam pemberantasan korupsi besar yang menggerogoti Tanah Air hingga saat ini.
"Kasus konflik antara kejaksaan agung sama kepolisian, hendaknya tidak mengganggu agenda pemberantasan korupsi, terutama pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pengusaha besar," papar Benny.
Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, dalam unggahan akun media sosial Instagram Puspomtni, Sabtu (25 Mei 2024) menginformasikan personel yang dikirim Puspom TNI, untuk membantu penjagaan keamanan di Kejagung.
Pengamanan itu dipimpin Letnan Satu (Pom) Andri. Namun, beberapa waktu kemudian, unggahan itu sudah tidak dapat diakses lagi oleh publik.
