Network
Celahsumbar.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk melaporkan langsung ke TNI, termasuk TNI Angkatan Darat, jika menemukan prajurit TNI mengintimidasi rakyat.
"Kalau memang mau resmi, bisa laporkan atau disampaikan, ada kejadian di mana kami akan coba tindak lanjuti nanti. Jadi, kalau sekarang penyampaiannya intimidasi, kami juga enggak tahu di mana, sulit juga 'kan," kata Maruli usai menghadiri acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2/2024).
Pernyataan KSAD ini menanggapi yang diucapkan Megawati saat kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu, 3 Februari 2024. Ia mengatakan kepada polisi dan tentara untuk tidak mengintimidasi rakyat.
"Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya, diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu," kata Megawati.
Baca Juga: Ketum Projo: Jokowi Minta Sukarelawan Cabut Laporan Polisi ke Butet
Maruli juga menjamin jika ada laporan yang masuk TNI, terlebih TNI AD sigap untuk menindaklanjuti aduan tersebut.
"Kalau ada bukti suara, foto, ada saksi, atau apa segala macam, ya, mudah-mudahan kami bisa cepat. Ada dasarnya memanggil orang," ujar KSAD.
Maruli mencontohkan kesigapan TNI merespons aduan masyarakat, salah satunya saat dokumen pakta integritas yang diteken oleh Pj. Bupati Sorong dan Kepala BIN Daerah Papua Barat, yang saat itu dijabat Brigjen TNI TSP Silaban.
Dalam pakta integritas itu, ada dugaan pelanggaran netralitas mengingat salah satu poinnya berpihak pada salah satu calon presiden (capres). Tak lama setelah dokumen itu viral, Maruli mengatakan bahwa TNI saat itu tegas dan langsung memanggil perwira tinggi yang bersangkutan.
