Network
Celahsumbar.com - Perubahan status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih dibahas dalam dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Pemerintah hingga saat ini.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, RUU tersebut masih memerlukan pembahasan lebih mendalam. Bahkan dia mengisyaratkan bahwa pembahasannya masih panjang.
"Iya belum, masih dibahas di RUU. Masih panjang pembahasannya," kata Heru di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2023).
Baca Juga: Ramai Bakal Diperiksa Polda Metro Soal Rumah Produksi Film Porno Jaksel, Siskaeee: Keep Laughing
Heru belum bisa berkomentar lebih jauh soal RUU Daerah Khusus Jakarta maupun poin-poin utama dalam rapat terbatas mengenai hal tersebut. Karena kata dia, belum ada keputusan apapun. "Iya intinya masih dibahas," kata Heru.
Status Jakarta setelah ibu kota pindah ke Ibu Kota Negara (IKN), menurut dia, telah dibahas dalam rapat Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Dalam rapat tersebut juga dihadri para menteri yang akan terkait dengan RUU tersebut.
Dalam rapat terbatas bersama Ma'ruf Amin, hadir Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Pj Gubernur DKI Jakarta di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12 September 2023).
Baca Juga: Tegas! Jawaban Ketua KPI Soal Ganjar Pranowo Nongol di Tayangan Adzan RCTI dan MNC TV
Menyoal Status Daerah Khusus Jakarta
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diamanatkan perlunya mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Pemindahan Ibu Kota Negara, berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula 'Daerah Khusus Ibukota' diarahkan menjadi 'Daerah Khusus Jakarta'," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui unggahan akun resmi Instagram-nya @smindrawati.
