Network
Celahsumbar.com - Capres Anies Rasyid Baswedan meminta para ahli hukum tata negara (HTN/TN) mengkaji pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan kepala negara boleh berkampanye serta memihak.
Hal tersebut disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut saat melakukan kampanye akbar di kawasan GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat.
"Saya minta ahli hukum tata negara untuk memverifikasi apakah itu (pernyataan) sesuai dengan ketentuan hukum yang ada," kata Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan di Padang, Kamis (25/1/2024).
Baca Juga: Guru PAUD Diduga Terima Intimidasi Pj Wali Nagari Menangkan Anak Bupati Pasaman Barat di Pemilu 2024
Menurut Anies, ketika seseorang disumpah untuk mengemban suatu jabatan, maka pada saat itu juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, dan harus bertindak sesuai ketentuan hukum pula.
"Jadi, ketika kemarin Bapak Presiden menyampaikan, saya minta pakar hukum tata negara untuk memverifikasinya," kata dia.
Rektor Ke-2 Universitas Paramadina tersebut berpandangan kajian atau verifikasi diperlukan untuk menghindari persepsi setuju atau tidak mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo. "Ini bukan persoalan benar atau salah. Tapi ini sesuai aturan hukum atau tidak," tegas Anies.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Ingin Mundur Sebagai Menteri Sejak Debat Pertama, Tapi...
Pernyataan Presiden Jokowi
