Network
Celahsumbar.com - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Sumatra Barat (Sumbar) telah menerima audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sarana belajar untuk 50 lebih Sekolah Luar Biasa (SLB).
"Benar kami telah menerima audit dari BPK RI terhadap kasus ini, yang menentukan besaran kerugian negara dalam kasus," kata Kepala Polresta Padang Kombes Pol Ferry Harahap di Padang.
Hal itu dikatakannya saat menggelar jumpa pers akhir tahun 2023 di Padang, didampingi oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Kompol Deddy Adriansyah Putra.
Baca Juga: Kisah Nelayan Paruh Baya Bernama Abadi Mendapatkan Kejutan dari Gubernur Sumbar Mahyeldi
Audit tersebut sebelumnya dimintakan oleh tim Penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi Polresta Padang kepada BPK sebagai bagian dari proses pengumpulan alat bukti di tahapan penyidikan.
Ia mengatakan dari hasil audit BPK yang diterima pada akhir November 2023 itu diketahui bahwa jumlah kerugian negara yang timbul mencapai Rp843 juta. Selain menerima audit, lanjut Ferry, Tim Penyidik juga telah melakukan gelar perkara di Polda Sumbar untuk kelanjutan penanganan kasus.
"Gelar perkara juga sudah dilakukan beberapa waktu lalu, kami targetkan pada Januari 2024 dilakukan penetapan tersangka," jelasnya.
Ferry menyatakan bahwa Polresta Padang berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan terhadap perkara dugaan korupsi pengadaan sarana belajar untuk 50 lebih SLB itu.
Baca Juga: Bukittinggi Darurat Sampah, Ini Pesan Wali Kota ke Warganya
