Celahsumbar.com - Guna meminimalisir terjadi politik uang jelang masa kampanye Pemilu 2024, Bawaslu Kota Padang melalukan sosialisasi berjenjang kepada masyarakat sesuai UU 7 tahun 2017.
“Politik uang sendiri diatur dalam UU 7 2017 tentang Pemilihan Umum. Politik uang dikategorikan tindak pidana pelanggaran pemilu seperti adanya pemberian barang atau uang bahkan janji yang mempengaruhi pilihan pemilu di Pemilu,” kata Komisioner Bawaslu Padang Yunasty Helmi, yang dilansir dari Antara.
Ia melanjutkan, sosialisasi ini diharapkan dapat menggerakkan hati masyarakat untuk menolak setiap transaksi politik uang yang akan sangat gencar mendekati pemilu.
Baca Juga: Terungkap! Ini Fakta Penting dari Pertemuan PAN dengan PDIP Kata Zulhas
“Sosialisasi berkelanjutan dilakukan agar dalam kampanye nanti masyarakat dapat tergerak hatinya tidak menerima bahkan melapor jika menemukan aksi tersebut,” kata dia.
“Kita ingin semua bergerak dan membangun kesadaran masyarakat bahwa politik uang tersebut aksi pidana yang merugikan."
Berdasarkan arahan dari Bawaslu Pusat, sambung Yunasty, pihaknya juga akan mensosialisasikan pelanggaran-pelanggaran pemilu agar masyarakat semakin melek.
“Ini sesuai dengan arahan Bawaslu Pusat dalam mengoptimalkan media sosial dalam menjangkau pemilih. Pemilih muda tentu banyak di sana dan ini yang coba kita rangkul bersama sehingga terjadi pengawasan partisipatif,” pungkasnya.
Baca Juga: Gelar Pertemuan dengan SBY dan AHY di Pacitan, Kenapa Anies Tetap 'Diam' Setelah Keluar
Sebelumnya, Dugaan indikasi aliran dana politik yang bersumber dari bandar jaringan narkoba untuk kontestasi Pemilu 2024 mendapat atensi penuh dari Parlemen Senayan. Polri diminta untuk mengusut kebenarannya.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi. Ia berharap, kepolisian harus transparan dan tidak tebang pilih.
"Kepolisian harus mengusut tuntas hal ini sampai ke akarnya dan tidak boleh ada tebang pilih dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Polri harus transparan dan akuntabel," katanya.***