Network
Celahsumbar.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) keluar sebagai Juara Umum pada Anugerah Adinata Syariah 2024. Trofi juara umum diterima langsung oleh Gubernur Mahyeldi dari Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin di Menara Syariah PIK 2, Tangerang-Banten, Senin (20/05/2024).
"Alhamdulillah, dari 10 kategori penghargaan pada Anugerah Adinata Syariah tahun ini, Sumbar masuk dalam 7 kategori, dan 3 di antaranya Sumbar menjadi Juara 1 sehingga berhak atas predikat Juara Umum tahun ini," ucap Gubernur Mahyeldi usia menerima penghargaan tersebut.
Ada pun rincian penghargaan yang diraih Sumbar di antaranya, Juara 1 Program Inovasi sektor Ekonomi Syariah, Juara 1 Industri Halal, Juara 1 Kelembagaan Daerah yang fokus pada pengembangan Ekonomi Syariah Tingkat Provinsi, Juara 2 Sektor Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan, Juara 2 Zona Kuliher Halal Aman dan Sehat (HAS), Juara 3 Keuangan Mikro Syariah, dan Juara 4 Program Inkubasi Usaha Syariah.
Baca Juga: BNPB Minta Tutup Tempat Wisata di Sempadan Sungai Batang Anai Sumbar, Rawan Banjir Bandang!
"Deretan capaian ini adalah hasil dari komitmen bersama. Kita di Sumbar terus melakukan pembinaan terhadap lembaga keuangan syariah hingga tingkat kelurahan/nagari/desa, membina UMKM untuk memiliki sertifikat halal, pelaksanaan berbagai iven dan ferstival produk halal, serta pemanfaatan potensi perantau dan diaspora Minang yang tersebar di seluruh belahan dunia," ujar Gubernur lagi.
Sementara itu dalam sambutannya, Wapres RI Ma'ruf Amin yang juga Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyebutkan, penyerahan Anugerah Adinata Syariah adalah hasil dari sinergi dan kerja sama setiap elemen dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di daerah masing-masing, sekaligus merupakan bagian dari upaya memperkokoh Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia.
"Ajang ini penting digelar untuk mengapresiasi semua pihak, terutama sekali Pemerintah Daerah. Sejauh ini, dari seluruh provinsi di Indonesia, tinggal 8 provinsi lagi yang belum memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Semoga ke depan, seluruh provinsi memiliki KDEKS, sehingga potensi besar ekonomi dan keuangan syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat," ujar Wapres Ma'ruf.
Baca Juga: Gubernur Sumbar Mahyeldi Perintahkan Wagub Data Kebutuhan Para Pengungsi Agar Bantuan Tepat Sasaran
Dalam kesempatan itu, Wapres juga berharap agar Pemda dapat memanfaatkan status Otonomi Daerah (Otda) secara maksimal sebagai peluang untuk merancang dan mengimplementasikan praktik ekonomindan keuangan syariah dalam perencanaan pembangunan jangkan panjang dan menengah di daerah.
Wapres juga meminta setiap Pemda lebih maksimal lagi dalam mengadopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif bagi kebutuhan masyarakat, memperkuat peran Pemda dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan, menciptakan regulasi dan kelembagaan yang kondusif, membentuk lembaga keuangan syariah di tingkat lokal, meningkatkan literasi dan infrastruktur pendukung.
