Network
Celahsumbar.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dugaan maling uang rakyat dalam bantuan sosial (bansos) penyaluran beras tahun 2020.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan tidak tahu menahu soal kasus tersebut. Ia menambahkan, penggeledahan dilakukan di ruangan Sekretaris Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos).
"Saya tidak bisa intervensi apa pun di situ (korupsi bansos beras), karena saya tidak tahu masalahnya," ujar Risma.
Baca Juga: Menag Larang Jamaah Haji Bawa Atribut Politik Selama Ibadah Haji
Tri Rismaharini resmi dilantik menjadi Menteri Sosial, Rabu (23/12/2020), di Istana Negara Jakarta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengungkapkan, dari berkas acara penggeledahan kantor Kemensos berkaitan dengan anak perusahaan BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik.
Namun menurut dia ada kejanggalan dugaan korupsi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020.
Urusan yang seharusnya menjadi kewenangan Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos), tapi malah menjadi perkara di Ditjen Dayasos.
Baca Juga: Pandawara Group Beraksi di Pantai Terkotor di Indonesia! Bukan Hinaan, Melainkan Tamparan
"Jadi kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya ga tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa duit yang di Dayasos itu turut serta. Tapi kan saya nggak tahu case kejadiannya kayak apa," ujar Mensos Risma.
KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021 di Kemensos RI.
KPK menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya mantan Direktur Utama BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Kuncoro Wibowo.
