Celahsumbar.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meradang setelah polemik pupuk subsidi sampai ke bukan seorang petani. Selanjutnya, terjadi permainan harga yang bisa merugikan petani.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, menanggapi informasi mengenai petani yang mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat.
“Itu harus dikontrol terus, distributor, pengecer, dikontrol jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani,” tegasnya.
Baca Juga: Heboh Tudingan Tanam Jagung di Food Estate Gunakan Polybag? Mentan Amran Sulaiman: Pecundang
Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta, pengawasan harus menyeluruh dari mulai distributor hingga pengecer untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran ke petani yang berhak menerima.
Presiden Jokowi menginginkan pada Januari 2024, terdapat penanaman padi di 1,7 juta hektare lahan untuk meningkatkan produksi beras pada musim panen awal tahun.
Ia melanjutkan mengatakan BUMN PT Pupuk Indonesia akan menyediakan 1,7 juta ton pupuk untuk persiapan masa panen awal tahun ini. Hal itu diharapkan dapat direalisasikan segera oleh stakeholder terkait.
Pupuk Subsidi Tak Perlu Kartu Tani
Petani juga akan lebih mudah memperoleh pupuk subsidi karena cukup hanya dengan menyertakan kartu tanda penduduk (KTP). Hal itu diharapkan dapat dimanfaatkan para petani ke depannya.
“Kemarin saya sudah sampaikan pembelian pupuk tak mesti pakai kartu tani bisa pakai KTP,” singkatnya.
Dari sisi fiskal, kata Jokowi, pemerintah pusat juga akan menambah alokasi anggaran subsidi pupuk menjadi sebesar Rp14 triliun pada 2024. Pengajuan tambahan pupuk subsidi itu perlu persetujuan dari DPR.
“Saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan Rp14 triliun untuk subsidi pupuk,” pungkasnya.***