Celahsumbar.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Riau, Bambang Maryono, mengatakan calon legislatif (caleg) boleh tampil di masjid tapi sifatnya bukan kampanye.
"Silakan kalau mau tampil, misalnya menghadiri undangan pengurus masjid atau berbicara di depan jamaah, asalkan materi yang disampaikan berbentuk edukasi politik demi kepentingan berbangsa dan bernegara," kata Bambang Maryono di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (29/9/2023).
Bambang menyebut masjid sebagai tempat ibadah tidak boleh dijadikan sarana kampanye politik, karena dapat mendatangkan mudharat serta berpotensi menimbulkan gesekan, hal ini mengingat jamaah di masjid memiliki latar belakang sosial, budaya, politik dan paham keagamaan yang berbeda.
Baca Juga: Mak Jleb! Begini Tanggapan Jimly Asshiddiqie Mengenai Gugatan PSI Soal Batas Usia Capres-Cawapres
Selain itu, kegiatan kampanye politik kerap diwarnai dengan intrik, fitnah, dan adu domba, sehingga masjid harus dijauhkan dari segala aktivitas politik praktis.
MUI Kepri juga mengimbau tokoh agama lebih banyak menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan, keumatan dan kebangsaan kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024.
"Perbanyak ceramah dengan ujaran perdamaian, bukan ujaran kebencian," ujarnya.
Semua lapisan masyarakat, sambungnya, diharapkan, meningkatkan rasa persatuan dan kekompakan pada tahun politik. Sebab menjelang kontestasi Pemilu, biasanya rentan terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat.
Baca Juga: KPU Sebut Pemprov Sumbar Sepakati Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp143,9 Miliar
MUI Kepri tak mempersoalkan masing-masing individu tentu punya pilihan calon pemimpin tersendiri, namun tujuan utamanya tetap sama yaitu mencari calon pemimpin yang adil, amanah dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Kita berharap, Pemilu melahirkan para pemimpin yang memperjuangkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi, partai politik dan golongan tertentu," ujar Bambang.
"MUI konsen menjaga persatuan umat supaya tidak terpecah belah disebabkan perbedaan pilihan politik," katanya.***