Network
Celahsumbar.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali menegaskan jika carut marut terhadap PPDB sistem zonasi bukan kesalahan dari sistem.
"Kalau kecurangan numpang kartu keluarga (KK) itu kan bukan salahnya sistem, tapi pengawasannya yang tidak jalan," kata Muhadjir, yang dilansir dari Antara, Minggu (23/7/2023).
Ia menjelaskan, aksi titip-titipan nama murid di kartu keluarga (KK) adalah hal yang membuat pelaksanaan sistem zonasi berantakan.
Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Berang Sistem Zonasi PPDB Ditelanjangi, Sebut Orang Tua Suka Curang
Muhadjir melanjutkan, sistem zonasi sejatinya lebih bagus dibandingkan kembali pada sistem lama yang telah melahirkan banyak masalah seperti pemalsuan nilai hingga jual beli kursi.
"Nanti balik kompetisi bebas, siapa yang punya duit, sebagian memang karena pintar, sebagian karena punya jabatan. Kan dulu wakil rakyat banyak yang dapat kuota, punya kursi, punya hak memasukkan siapa saja di sekolah yang disebut favorit," paparnya.
View this post on Instagram
Ia kembali menegaskan jika pemberlakukan sistem zonasi mempunyai tujuan untuk menghilangkan fenomena "kastanisasi" sekolah negeri yang berguna untuk perkembangan pendidikan di Tanah Air.
"Ada sekolah-sekolah tertentu yang diperebutkan habis-habisan sementara ada sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Itu yang dulu kita hilangkan dengan basis zonasi," ujar dia.
Baca Juga: Rumah Menteri di IKN Ditargetkan Selesai Dibangun Tahun 2024, Punya Luas 1.000 Meter Persegi
Namun ia mengaku tak masalah jika evaluasi sistem zonasi diperlukan. Dengan evaluasi, sambung Muhadjir, dapat menghasilkan regulasi yang lebih jelas.
"Kalau menurut saya perbaikilah sistem yang ada ini, silakan diubah kalau sudah tidak cocok dan memang seharusnya begitu, harus selalu ada evaluasi dan perbaikan," kata dia.
"Tidak ada klaim bahwa itu (sistem zonasi) karya siapa," ujar Muhadjir.***
